Berita Terkini

120

Rapat Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) semester I Tahun 2025

Masamba, kab-luwuutara.kpu.go.id - Dalam mewujudkan pelayanan yang bersih, akuntabel, dan efektif Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Luwu Utara melakukan Rapat Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) Semester I Tahun 2025, Kegiatan berlangsung di Aula Demokrasi KPU Kabupaten Luwu Utara, Selasa (8/7/2025). Hadir dalam kegiatan Ketua KPU Luwu Utara Hayu Vandy, Anggota KPU Divisi Perencanaan Data dan Informasi Ayyub Siswanto, Divisi Teknis Penyelenggaraan Mahsyar, Divisi Hukum dan Pengawasan Umung Kallang, Sekretaris KPU Fitria, para Kasubag serta ASN PNS dan PPPK. Rapat dimulai pada pukul 09.00 WITA dibuka Ketua KPU Hayu Vandy dalam arahannya mengingatkan seluruh jajaran mengikuti kegiatan dengan baik, karena menjadi bagian penting dari pelaksanaan tugas dan kinerja sebagai birokrasi sehingga punya gambaran rencana ke depan. Ditempat yang sama Anggota KPU Divisi Perencanaan Data dan Informasi Ayyub Siswanto mengatakan kegiatan ini dilakukan untuk menilai perkembangan pelaksanaan RB dan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Lutra selanjutnya akan diberikan saran perbaikan guna percepatan pelaksanaan RB dan akuntabilitas kinerja para ASN. Pada kegiatan ini sambung Ayyub, masing-masing sub. bagian memaparkan hasil tindaklanjut dari rekomendasi RB dan AKIP yang sudah dilakukan dan hasilnya dibuktikan dengan kelengkapan data-data dukung yang sudah dikumpulkan. (humas kpu lutr4/foto: r14l/ed 45N)


Selengkapnya
105

Rapat Pleno Rutin Minggu Pertama Bulan Juli Tahun 2025

Masamba, kab-luwuutara.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Luwu Utara (Lutra) melakukan rapat pleno rutin, kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Komisioner, Senin (7/7/2025). Rapat pleno dihadiri anggota KPU Divisi Perencanaan Data dan Informasi Ayyub Siswanto, Divisi Parmas dan SDM Mahlisa, Divisi Teknis Penyelenggaraan Mahsyar, Divisi Hukum dan Pengawasan Umung Kallang Sekretaris KPU Fitria dan para Kasubag. Rapat Pleno Rutin dilaksanakan mulai pukul 10.00 WITA membahas agenda, kebijakan, dan rencana kegiatan yang akan dijalankan dalam sepekan serta penyampaian laporan atas kegiatan yang telah dijalankan masing-masing divisi dan sub bagian selanjutnya dilakukan evaluasi secara terbatas. (humas kpu lutr4/foto: r14l/ed 45N)


Selengkapnya
88

Apel Rutin KPU Kabupaten Luwu Utara Senin 7 Juli 2025

Masamba, kab-luwuutara.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Luwu Utara melakukan apel pagi rutin, kegiatan berlangsung di Halaman Kantor KPU Luwu Utara, Senin (7/7/2025). Apel pagi dimulai pada pukul 08.15 WITA bertindak sebagai pembina anggota KPU Divisi Teknis Penyelenggaraan Mahsyar pemimpin jaga saksana Rezki Arfah dan yang bertugas staf Sub bagian Keuangan Umum dan Logistik Hadir dalam apel pagi Anggota KPU Divisi Hukum dan Pengawasan Umung Kallang, Sekretaris KPU Fitria para Kasubag dan Staf ASN PNS dan PPPK yang berlangsung penuh khidmat. (humas kpu lutr4/foto: diD1t/ed 45N)


Selengkapnya
84

KPU Luwu Utara Melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan II Tahun 2025

Masamba, kab-luwuutara.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Luwu Utara (Lutra) menggelar Rapat Pleno Terbuka tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan II Tahun 2025 Tingkat Kabupaten Luwu Utara, Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Demokrasi kantor KPU Kabupaten Luwu Utara, Rabu (2/7/2025). Hadir pula Kapolres Luwu Utara yang diwakili Kasat Intel Iptu Suardi, Dandim 1403 Palopo, Pengadilan Negeri, Rutan kelas II.B Luwu Utara, Ketua dan Anggota Bawaslu, Kementerian Agama, Kantor Dukcapil, UPT Dinas Pendidikan XII Luwu Utara, BPJS Luwu Utara, Badan Pusat Statistik Luwu Utara. Ketua KPU Luwu Utara, Hayu Vandy mengatakan PDPB merupakan kegiatan pemutakhiran Data Pemilih berdasarkan DPT Pemilu atau Pemilu terakhir dan telah disinkronisasikan dengan data kependudukan yang diberikan pemerintah kepada KPU Republik Indonesia (RI) kemudian diturunkan ke KPU Kabupaten/Kota melalui KPU Provinsi.  "PDPB merupakan data hasil sinkronisasi daftar pemilih pemilu/pemilihan terakhir lalu yang kemudian dikelola untuk dimutakhirkan secara terbatas dengan berkoordinasi dengan stakeholder terkait," ujarnya. "Proses PDPB  ini dikoordinasikan dengan pihak terkait seperti Dukcapil, Kepolisian, Dandim, Pengadilan, UPT Disdik, BPJS untuk meminta data pemilih yang memenuhi syarat (MS) dan yang tidak memenuhi syarat (TMS) milik pihak terkait untuk dilakukan pemutakhiran dan akan ditetapkan setiap tiga bulan sekali," imbuhnya. "Dalam melaksanakan proses PDPB akan menghapus atau mencoret pemilih yang tidak memenuhi persyaratan meninggal dunia, pindah domisili, pemilih yang dicabut hak politiknya berdasarkan keputusan hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, perubahan status dari sipil menjadi TNI dan Polri atau  TNI dan Polri yang telah pensiun," terangnya. "Melalui PDPB ini akan menjadi awal untuk menata dan memperbaiki data pemilih pada pemilu mendatang, sehingga partisipasi masyarakat sangat diperlukan," harapnya.  Untuk mengetahui hasil Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan II Tahun 2025 tingkat Kabupaten Luwu Utara sebanyak 236.363 pemilih dengan rincian 118.062 pemilih laki-laki, 118.301 pemilih perempuan yang tersebar di 15 (lima belas) kecamatan dan 173 desa dan kelurahan. (humas kpu lutr4/foto: did1t/ed 45N)


Selengkapnya
107

Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) melalui Zoom Meeting

Masamba, kab-luwuutara.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara mengikuti Rapat Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instasi Pemerintah (SKIP) Kegiatan berlangsung di Ruang Media Center melalui zoom meeting yang diselenggarakan oleh Inspektorat Utama Sekretaris Jenderal KPU Republik Indonesia, Selasa, (1/7/2025) Hadir dalam kegiatan Anggota KPU Divisi Perencanaan Data dan Informasi Ayyub Siswanto, Divisi Parmas dan SDM Mahlisa, Sekretaris KPU Fitria, Kasubag Perencanaan Data dan Informasi Ivel Ashari dan Staf. Kegiatan ini adalah sebagai bentuk komitmen KPU dalam implementasi SAKIP dan sebagai wadah untuk melakukan identifikasi sejumlah potensi masalah serta sebagai bentuk keterbukaan terutama dalam hal pelaporan dan perencanaan kinerja yang berintegritas. Memastikan bahwa penggunaan keuangan negara sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. (humas kpu lutr4/foto: did1t/ed 45N)


Selengkapnya
92

Penandatanganan Pakta Integritas dan Komitmen Bersama dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup KPU Kabupaten Tahun 2025 Luwu Utara

Masamba, kab-luwuutara.kpu.go.id - Dalam upaya mewujudkan Reformasi Birokrasi yang bersih, transparan, dan akuntabel, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Luwu Utara (Lutra) melakukan penandatanganan pakta integritas dan kesepakatan bersama kegiatan berlangsung di Lobby Kantor KPU Lutra, Selasa (1/7/2025). Hadir dalam kegiatan Ketua KPU Hayu Vandy Komisioner KPU Divisi Perencanaan Data dan Informasi Ayyub Siswanto, Divisi Parmas dan SDM Mahlisa, Divisi Teknis Penyelenggaraan Mahsyar, Divisi Hukum dan Pengawasan Umung Kallang, Sekretaris KPU Fitria para Kasubag dan Staf ASN PNS dan ASN PPPK. Ketua KPU Lutra Hayu Vandy mengatakan kegiatan ini merupakan salah satu bentuk komitmen kami sebagai penyelenggara pemilu dalam mewujudkan sistem pelayanan yang baik dan berintegritas. "Alhamdulillah hari ini kami komisioner dan jajaran sekretariat melakukan penanganan pakta integritas untuk mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel khususnya di lingkungan KPU Luwu Utara " Jelas Hayu. Selain itu sebut Hayu kegiatan ini memperkuat komitmen individu dan organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsi dengan integritas tinggi dalam menjalankan tugas dan kewenangan. Hayu berharap dengan komitmen dan penandatanganan pakta integritas para ASN PNS dan ASN PPPK lebih profesinal dalam memberikan pelayanan sehingga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja sebagai penyelenggara pemilu. (humas kpu lutr4/foto: did1t/ed 45N)


Selengkapnya