36

KPU Lutra Menggelar Rakor Pemetaan TPS Pemilu Tahun 2024 Bersama PPK

kab-luwuutara.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Luwu Utara (Lutra) menggelar rapat koordinasi (rakor) pemetaan TPS pada penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Kegiatan ini berlangsung diaula demokrasi selasa, (10/1/2023) Hadir dalam kegiatan Ketua KPU Syamsul Bachri Komisioner KPU divisi Perencanaan Data dan Informasi Supriadi para Kasubag dan Staf, ketua dan anggota panitia pemilihan kecamatan (PPK) divisi data Rakor dibuka oleh Ketua KPU Syamsul Bachri mengatakan bahwa rakor ini adalah untuk bersama-sama memahami bagaimana pemetaan TPS untuk mempersiapkan Tempat Pemungutan Suara (TPS) guna mempermudah pemilih tertentu menggunakan hak suaranya. Dikatakan, letak geografis jarak, waktu, sarana transportasi pasti menjadi pertimbangan KPU dalam memetakan lokasi TPS dipetakan lokasi strategis untuk penempatan TPS agar pemilih mudah menjangkaunya. Ditempat yang sama Komisioner KPU Luwu Utara divisi Perencanan Data dan Informasi Supriadi mengatakan bahwa sesuai dengan PKPU nomor 7 tahun 2022 minimal pemilih 300 orang dalam TPS maka dari itu semua KPU Kabupaten diminta untuk melakukan pemetaan TPS yang nantinya kita sampaikan ke KPU RI Lanjut Supriadi mengatakan dalam hal memilih sejumlah pemilih terkonsentrasi di TPS kita berharap tidak ada lagi kasus dalam satu Keluarga (KK) terpisah tempat TPS nya. maka dari itu, rakor pada hari ini akan menjadi solusi permasalahan tersebut berkaitan pemetaan TPS. Selain itu, dalam rakor ini, lanjut Supriadi juga membahas penetapan TPS di lokasi khusus, utamanya di Lembaga Pemasyarakatan, Rumah sakit dan lokasi rawan bencana, mengingat sejumlah wilayah di Lutra merupakan daerah rawan bencana banjir. Ia menambahkan, pemetaan TPS yang memaksimalkan jumlah pemilih sebanyak 300 orang per TPS, kemungkinan bakal membuat jumlah TPS yang ada di Lutra bertambah di Pemilu 2024 mendatang. Namun kami tetap akan mengacu kepada DP4 yang nantinya diturunkan oleh pihak Kemendagri.(Ramadhan Iqbal)


Selengkapnya
81

KPU Lutra Menggelar Seleksi Tes Tertulis Diikuti 1.306 Peserta Calon PPS Untuk Pemilu Serentak Tahun 2024

kab-luwuutara.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Luwu Utara (Lutra) menggelar seleksi ujian tes tertulis berbasis konvensional bagi calon anggota panitia pemungutan suara (PPS) dalam pemilu serentak tahun 2024. Kegiatan ini berlangsung di 13 kecamatan di. Luwu Utara, Jum'at (6/1/2023) Kegiatan seleksi ujian tertulis tersebut dipantau langsung oleh anggota KPU provinsi Sulawesi Selatan divisi Hukum dan Pengawasan Uppi Hastati Plh. Ketua KPU Supriadi mengatakan bahwa pelaksanaan ujian tertulis ini adalah merupakan salah satu tahapan dalam proses seleksi calon PPS. "Hari ini kami semua komisioner berbagi diri didampingi oleh staf untuk melakukan pengawasan di 13 tempat sekolah dibantu oleh Ketua dan anggota PPK." Jelas Supriadi. Supriadi juga menjelaskan bahwa dalam masih ada dua kecamatan yang belum melakukan test tertulis yakin kecamatan Seko dan Rampi, karena dua kecamatan tersebut didaerah pegunungan dan terkenda akses transportasi dan akan dijadikannya pada tanggal 8 Januari 2023. Tahapan seleksi ujian tertulis sebut Supriadi dimulai pada tanggal 6-11 Januari 2023, namun karena Kabupaten Luwu Utara adalah salah satu kabupaten yang yang tidak memasuki tahapan perpanjangan pendaftaran, sehingga dijadwalkan pada tanggal 6 Januari 2023. Hasil seleksi test tertulis akan diumumkan pada tanggal 12-14 Januari 2023 dan akan dilanjutkan test wawancara yang yang dijadwalkan pada tanggal 15-17 Januari 2023 Supriadi juga menghimbau kepada masyarakat agar pro aktif dalam proses seleksi dan memberikan masukan dan tanggapan kepada calon PPS yang dinyatakan lulus test tertulis sebelum ditetapkan, karena tanggapan ini sudah dibuka pada tanggal 3-14 Januari 2023. Untuk diketahui sambung Supriadi adapun jumlah calon anggota PPS yang mengikuti seleksi test tertulis adalah 1.366 peserta tersebar di 13 Kecamatan 155 desa/kelurahan, dan khusus untuk dua kecamatan yakni rampi dan seko jumlah calon PPS 166 peserta tersebar di 18 desa yang akan mengikuti test tertulis pada tanggal 8 Januari mendatang. (Iqbal)


Selengkapnya
63

KPU Lutra Melantik 75 Orang Anggota PPK Untuk Pemilu Serentak Tahun 2024

kab-luwuutara.kpu.go.id -  Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Luwu Utara (Lutra) melakukan pelantikan 75 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2024, kegiatan ini berlangsung di aula Hotel Remaja Masamba Rabu, 4 Januari 2023. Hadir dalam kegiatan Anggota KPU provinsi Sulawesi Selatan (sul-sel) Uppi Hastati, Wakil Bupati Luwu Utara Suaib Mansur, Polres, Pengadilan Negeri Lutra, Kejaksaan negeri Lutra, Dandim 1403 Sawerigading Palopo para pimpinan SKPD, Ketua Bawaslu Sridinengsi, para camat se Kabupaten Luwu Utara. Pengambilan sumpah dan janji dilakukan oleh plh. Ketua Komisioner KPU divisi Perencanaan Data dan Informasi Supriadi didampingi oleh anggota KPU Rahmat, Hayu Vandy, Syabil, sekretaris KPU Fitria, para Kasubag dan Staf. Dalam sambutannya Supriadi mengatakan berdasarkan undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu dan sesuai dengan PKPU nomor 8 tahun 2022 tentang Rekrutmen Badan Adhoc dan juga dalam rangka persiapan untuk mensukseskan pelaksanaan Pemilu 2024 yang akan bertugas dalam penyelenggaraan pemilu ditingkat kecamatan. "Kesuksesan pemilu adalah hal yang mutlak, sehingga amanah ini kita jaga hingga kami berharap agar bapak ibu bekerja dengan baik berdasarkan tugas, tupoksi dan kapasitas masing-masing " Jelas Supriadi. Lanjut Supriadi mengungkapkan bahwa berdasarkan pengalaman pemilu tahun 2019, Luwu Utara termasuk kabupaten yang tidak mengalami PSU, sehingga kita berharap ini dapat ditingkatkan dan kalau tidak bisa dipertahankan. Dalam pelaksanaan pemilu tahun 2024 tantangannya cukup berat ada perbedaan dengan pemilu sebelumnya, karena akan menggunakan sistem digital dan dinamika sehingga ini menjadi penting untuk dipahami oleh anggota PPK. "Alhamdulillah semua anggota PPK yang kami tetap ini sudah ahli di dimasing-masing bidangnya yang kita butuhkan di PPK, sehingga kami yakin sudah mampu menjalankan tahapan pemilu ditingkat kecamatan." Harapan Supriadi. Diakhir sambutannya Supriadi mengungkapkan selamat atas pelantikannya beban tanggung jawab sudah ada dipundak kita masing-masing dan berkerja berdasarkan segulasi, dan jangan berasumsi pribadi lakukan koordinasi dan secara berjenjang. "Jadi anda yang tetelah dilantik memiliki kewajiban untuk memulai sosialisasi tahapan pemilu 2024 kepada masyarakat, agar partispasinya dalam pemilu bisa terus meningkat" Harapnya. Ditempat yang sama wakil Bupati Lutra Suaib Mansur mengucapkan selamat atas pelantikan sebagai anggota PPK setelah melewati proses seleksi tentu ini akan mengurangi angka pengangguran. "Saat ini angka pengganguran di Luwu Utara banyak 3.000 atau 3,8 persen dan anda yang masuk dalam PPK ini akan semakin mengurangi pengangguran" Terang Suaib Mansur. Dalam sambutannya ia juga berpesan agar dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik dan profesional untuk memastikan pemilu berlangsung demokratis dan akuntabel dan menjalankan pakta intregritas yang telah dibacakan tadi. (Iqbal)


Selengkapnya
51

Memperat Tali Silaturahmi Antar Sesama KPU Menyalurkan Bantuan Kepada Anak Yatim Piatu dipodok Pesentren Hidayatullah

kab-luwuutara.kpu.go.id - Sebagai bentuk kepedulian terhadap generasi bangs, serta memperat tali silaturahmi serta meningkatkan solidaritas antara sesama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Luwu Utara (Lutra) menyalurkan bantuan kepada anak yatim piatu dipodok pesentren Hidayatullah masamba kamis, 29 Desember 2022. Sekretaris KPU Fitria mengatakan bahwa menindak lanjuti surat sekretaris jenderal KPU Republik Indonesia nomor 3301/SDM.07.4-SD/04/2022 tanggal 26 Desember 2022 tentang pemberian santunan dan sembako anak yatim dilingkungan KPU dan masyarakat setempat, maka hari kami menyerahkan bantuan berupa sembako kepada anak yatim dipodok pesentren Hidayatullah masamba. Lanjut Fitria mengatakan, pemberian bantuan ini semata-mata untuk menjalin tali silaturahmi serta meningkatkan solidaritas antar sesama ditengah penyelenggaran tahapan pemilu tahun 2024. "Kegiatan ini dilaksanakan serentak di semua KPU, sebagai wujud kepedulian dan tanggungjawab membantu anak bangsa. Kami berharap adanya dukungan dan doa dari anak-anak kita semua untuk.suksesnya pemilu 2024,” ungkap Fitria. Sementara itu ditempat yang sama pimpinan pondok pesantren Hidayatullah masamba mengucapkan terima kasih atas kunjungan dan bantuan yang diberikan dan insyaallah akan bermanfaat bagi anak-anak kita semua yang ada dipondok, seraya berdoa bersama untuk kesuksesan dan kelancaran proses tahapan pemilu tahun 2024. Turut hadir dalam kegiatan tersebut mendampingi Kasubag Hukum dan SDM Asriani Rahman, dan staf subbagian umum, keuangan dan logistik Syamsiar. (Iqbal)


Selengkapnya
69

Menjelang Tahapan Pemuktahiran Data Pemilih, KPU Lutra Menggelar Rakor TPS Pemilih Khusus di Lapas

kab-luwuutara.kpu.go.id - Menjelang memasuki masa tahapan pemuktahiran data pemilih dalam penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Luwu Utara (Lutra) menggelar rapat koordinasi pemilih di tempat pemungutan suara (TPS) khusus untuk pemilih di rumah tahanan (Rutan). Kegiatan ini berlangsung di warkop Top Ten Masamba sabtu, 24/12/2022. Hadir dalam kegiatan Kabag Perencanaan Data dan Informasi KPU Provinsi Sulsel, Aminuddin Yunus, Polres Luwu Utara, Kepala Lapas Kelas II.B Luwu Utara Agung Hartono, Dinas Dukcapil, Komisioner Bawaslu Ibrahim Umar, Komisioner KPU Luwu Timur divisi Perencanaan Data dan Informasi Hastuti. Acara dibuka oleh Plh.Ketua Rahmat didampingi oleh Komisioner KPU divisi Perencanaan Data dan Informasi Supriadi, divisi Hukum dan Pengawasan Syabil, para Kasubag dan Staf. Dalam sambutannya Rahmat mengatakan bahwa data pemilih adalah tahapan yang sangat krusial dan banyak seringkali menjadi sengketa dalam pemilu dan pemilihan, sehingga dari awal harus dirapikan. "Persoalan daftar pemilih menjadi masalah khusus bagi yang ada dilapas atau rutan yang hampir disetiap kesempatan pemilu bercermin dari pemilu, pilkada" Jelas Rahmat. Lanjut Rahmat untuk meminimalisir persoalan tersebut, pihak sebagai penyelenggara akan memberikan perhatian khusus sehingga akan membangun kerja sama dengan kalapas pihak terkait. Senada dengan itu Komisioner KPU Supriadi mengatakan bahwalapas/ rutan menjadi tempat persoalan terkait data pemilih belum bisa diselesaikan dengan baik. "Selama ini, pihaknya kesulitan melakukan pendataan karena banyak penghuni lapas yang tidak memiliki NIK. Padahal, NIK menjadi syarat mutlak agar kami bisa melakukan cross check data sehingga kami berharap pihak lapas bisa memberikan dan memfasilitasi data yang kami butuhkan" Tutur Supriadi. Sementara itu Kalapas Agung Hartono menyatakan bahwa memang selama ini pihaknya telah menginput seluruh data warga binaan penghuni lapas ke sistem database pemasyarakatan, namun, hanya sebatas data yang ada dalam putusan hakim, yang notabene tidak ada data terkait NIK, namun, kami siap bekerja sama dan menyediakan data bila ada permohonan dari KPU demi agar penghuni lapas dapat menggunakan hak pilihnya (Iqbal)


Selengkapnya
108

KPU Lutra Menggelar Rapat Koordinasi Identifikasi Problematika Hukum Dalam Pemilu Tahun 2024

kab-luwuutara.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Luwu Utara (lutra) menggelar rapat koordinasi (rakor) Identifikasi Problematika Hukum pada Pemilu Tahun 2024. Kegiatan ini berlangsung soft coffee masamba sabtu, 24/12/2022. Acara rakor dibuka oleh Plh. Ketua Rahmat, didampingi oleh anggota KPU divisi Hukum dan Pengawasan Syabil, divisi Perencanaan Data dan Informasi Supriadi, para Kasubag dan Staf. Hadir dalam kegiatan sekaligus sebagai narasumber Kapolres yang diwakili oleh Kanit Tipikor Iptu Tri K Gunawan, Kepala Kejasaan Negeri yang diwakili oleh Kasih Pidum Siryan.Dandim 1403 Sawerigading Palopo, Pengadilan Negeri, Kabag Hukum, Komisioner, Bawaslu Muhajirin , Ibrahim Umar, Pimpinan partai politik se Kabupaten Luwu Utara, serta unsur pers cetak dan online dan acara dipandu oleh moderator Abdul Aziz Ketua Presidium Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDi). Dalam sambutannya Rahmat mengatakan bahwa pelaksanaan pemilu adalah merupakan kerja administrasi, sehingga perlu ada pemahaman bersama baik peserta maupun penyelenggaraan. Sehingga sebut Rahmat dalam kegiatan ini ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan bersama untuk mengidentifikasi dan mengantisipasi potensi pelanggan dan tindak pidana pemilu tahun 2024 mendatang. "Kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada kita semua tentang hal-hal yang dapat menjadi sengketa dalam proses pemilu maupun pilkada" Terang Rahmat. Lanjut Rahmat penyelenggaraan dalam menjalankan tahapan akan berdasarkan pada undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu dan dan undang-undang pilkada nomor 16 tahun 2016, serta peraturan komisi pemilihan umum (PKPU). Dalam sambutannya Rahmat Juga mencontoh hal-hal yang sering disengketakan yang berpotensi muncul berdasarkan pengalaman pada tahapan pemilu tahun 2019 yakni pencalonan, kampanye, pendistribusian logistik, dan hasil pemilu maupun pilkada, pelanggaran ini bisa mengarah kebentuk administrasi, pidana, etik dan sengketa. Rahmat berharap melalui kegiatan ini kita akan mendapatkan gambaran tentang syarat dalam melakukan sengketa pemilu dan pilkada karena ada tiga narasumber yakni polres, kejaksaan dan bawaslu. Dalam kegiatan ini masing-masing narasumber menyampaikan materinya dan selanjutnya dilakukan diskusi tanya jawab yang dipandu oleh moderator. (Iqbal)


Selengkapnya